EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA LUBUKLINGGAU)
Administrasi Negara
Tahun Lulus 2019
Pembimbing Utama : ANTON MARDONI
Pembimbing Pendamping : AYUB ARPAN
FILE REPOSITORI
| # | File | Status |
|---|
Kata Kunci : Evaluasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima.
ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana hasil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode penelitian kualitatif deskriptif, tekni pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dengan tahapan Reduction, Display dan Conclution Drawing Verivication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta Pendataan dan Pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tertata dan terkoordinir secara efektif sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tertata secara maksimal. Secara penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Inpres pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau sudah ada penataan yang dilakukakan dibuktikkan dengan dibuatkannya kios-kios namun pembuatan kios-kios itu sendiri hanya terbatas sehingga mengakibatkan banyaknya pedagang yang menjadikan tempat-tempat seperti didepan ruko sebagai tempat mereka berjualan, sehingga hal tersebut mengakibatkan kesemrawutan dan kemacetan, serta menimbulkan kesan yang kumuh dan kotor.
DAFTAR PUSTAKA
Direktori & Artikel | Publikasi Mahasiswa
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH(DPRD)(STUDI KASUS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)
Author : NIA ANDRIANI, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT POL PP)PADA PENERTIBAN BANGUNAN LIAR(STUDI KASUS DI KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPITKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)
Author : RAHMAN AFRIANSYAH, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA TERUSANKECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UATARA
Author : RIKO TAMPATI, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
IMPLEMENTASI PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)
Author : MIZA DWISTA PEBYLIA, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
PERANAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS
Author : TEPNO SUHARTOYO, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) (STUDI KASUS DI KELURAHAN B. SRIKATON KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS)
Author : TRIYA NOVITASARI, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI DINAS SOSIAL KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT II KOTA LUBUKLINGGAU
Author : WENDY FAHRUL ROZI, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS
Author : YATI AINA, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
STRATEGI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
Author : YUSRIL IHZA, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Author : YUSUF JAKA SAPUTRA, ILMU PEMERINTAHAN (2021)
Total baris : 170